bisnis

 DPR RI telah usai lakukan penyuntingan pada UU Cipta Kerja yang disepakati minggu kemarin 5 Oktober 2020, serta siap mengirim UU Cipta Kerja yang sejumlah 812 halaman ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disahkan. Menyikapi hal tersebut, Presiden Federasi Serikat Karyawan Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menjelaskan faksinya akan menanti sampai didapat nomor sah dari draf RUU yang sudah disahkan itu, selanjutnya akan ajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. "Kita nantikan dahulu informasi sah dari dpr serta pemerintahan, takut berbeda lagi," kata Said ke Liputan6.com, Rabu (14/10/2020). Menurut KSPI, omnibus law UU Cipta Kerja ini adalah UU yang cacat formal. Hal tersebut nampak mulai dari proses pengerjaan draft yang diam-diam tiada menyertakan keterlibatan khalayak serta terburu-buru dalam pengesahannya. sambungnya, dalam pengesahannya waktu sidang Pleno yang menurut Drajad Wibowo (ekonom) disangka cuman kertas kosong, dan anggota DPR RI yang ikuti sidang pleno itu tidak m

 Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutor Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan program Kartu Prakerja diaplikasikan dengan skema digital 100 %. Dana Rp 3.550.000 yang dikasih ke penerima Kartu Prakerja juga langsung diantar dengan virtual dari APBN ke semasing dompet digital (e-wallet). Sekitar 13 % dari dari lima,6 juta penerima Kartu Prakerja awalnya belum mempunyai rekening bank atau dompet digital. Tetapi dengan program ini sekitar 728 ribu orang sekarang mempunyai rekening penting sebab jadi peserta program Kartu Prakerja. "Salah satunya bukti kesuksesan transformasi digital di program ini sebab awalnya 13 % penerima Kartu Prakerja tidak memiliki rekening, baik di bank atau e-wallet," kata Denni dalam penandatanganan kesepakatan kerja sama di antara PMO Kartu Prakerja serta DANA di Jakarta, Rabu (14/10). Denni meneruskan, dari lima,6 juta penerima Kartu Prakerja, sekitar 76 % dari mereka memutuskan dompet digital untuk fasilitas pendistribusian stimulan. Karena

 Kementerian BUMN merencanakan lakukan menyatukan 3 bank syariah anak usaha BUMN ke 1 perusahaan merger. Menteri BUMN Erick Thohir memandang, gagasan itu akan menguatkan status bank syariah Indonesia baik pada tingkat nasional maupin global. Gagasan itu diterima baik oleh beberapa pebisnis serta organisasi islam. Menurut Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) BPP Himpunan Pebisnis Muda Indonesia (HIPMI) Arief Rosyid, merger bank-bank syariah anggota Himpunan Bank Punya Negara (Himbara) adalah kebijaksanaan yang pas. Penyatuan ini dipercayai dapat tingkatkan serta menguatkan peningkatan dan status ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. "Menurut saya, cara yang diambil Erick Thohir sebagai Menteri BUMN pas serta bawa angin fresh untuk perkembangan ekonomi serta keuangan syariah, mengingat seputar 70 % pekerjaan ekonomi serta keuangan syariah sekarang ini masih berpusat di perbankan syariah," kata Arief dalam penjelasannya, Rabu (14/10/2020). Arief memandang, merger bank umum

 Masih tingginya angka penebaran serta penyebaran Covid-19 di Indonesia, rupanya tidak membuat angka penumpang pesawatdi Lapangan terbang Internasional Soekarno Hatta (Soetta) turun. Malah kebalikannya, angka penumpang justru naik. Berdasar data yang terkumpul, banyaknya penumpang di Lapangan terbang Soekarno-Hatta sejauh Juli sampai September 2020 capai 3,16 juta orang. Angka di atas naik 200 %, jika dibanding dengan masa April – Juni 2020 yang sejumlah 885.943 orang. Disamping itu, gerakan pesawat di Soekarno-Hatta naik 114 % jadi 40.596 penerbangan. Direktur penting PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin menjelaskan, kenaikan berarti banyaknya penumpang serta gerakan pesawat ini mengisyaratkan keyakinan warga mulai sembuh ditengah-tengah wabah. Muhammad Awaluddin menjelaskan sembuhnya keyakinan warga tidak terlepas dari usaha PT Angkasa Pura II serta stakeholder yang mencanangkan Safe Travel Campaign buat pastikan prosedur kesehatan digerakkan ketat di 19 lapangan terbang.

 Finalisasi draft Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sudah selesai serta tebalnya sekarang jadi 812 halaman. Naskah yang siap diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terbagi dalam 15 bab, 11 cluster serta 186 klausal. Draft UU Cipta Kerja 812 halaman ini gagasannya akan diberikan DPR ke pemerintahan serta Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Rabu (14/10/2020) ini hari. "Kemungkinan esok DPR akan memberikan itu ke eksekutif. Insya Allah draft itu telah final mereka," kata Kepala Tubuh Pengaturan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Selasa 13 Oktober 2020. Dalam draf UU Cipta Kerja versus 812 halaman ini, ada banyak perombakan dari naskah awalnya yang dengan tebal 1.035 halaman. Diantaranya berkaitan pembayaran pesangon, sama seperti yang tertera di Klausal 156 halaman 355 UU Cipta Kerja. Situs judi online terpercaya tahun 2020   Di halaman itu, dituliskan jika ketetapan Klausal 156 dirubah dari naskah UU Cipta Kerja awalnya yang dengan tebal 1.035 halaman. Per